Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi
Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Sertifikasi dan Registrasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk bentuk Sertifikat Badan Usaha.

Badan Usaha dan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

 Yang ada di Indonesia

  1. Apa saja yang termasuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
    Adalah badan usaha berbentuk Peseroan Terbatas (PT) termasuk PT-BUMN, PT-PMDN, badan usaha berbentuk Koperasi, badan usaha perseroan komanditer (CV) atau badan usaha berbentuk FIRMA.
  2. Apa yang dimaksud Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
    Badan usaha ini adalah badan usaha patungan (Joint Venture) berbentuk badan hukum PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PT-PMA) dengan ketentuan kepemilikan saham asing maksimal 67% dan memiliki modal atau kekayaan bersih diatas Rp. 50 milyar.
  3. Apa yang dimaksud Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
    Adalah perusahaan jasa konstruksi yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan cara membuka kantor perwakilan perusahaan jasa konstruksi di Indonesia dengan ketentuan perusahaan telah memiliki sertifikat atau izin usaha jasa konstruksi kualifikasi besar dari negara asal dan memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 50 milyar
  1. Klasifikasi Usaha Jasa Pelakasana Konstruksi
    Meliputi klasifikasi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksana lainnya.
  2. Klasifikasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi
    Meliputi klasifikasi perencana arsitektur, perencana rekayasa (engineering), perencana tata ruang, pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa, pengawasan penataan ruang, jasa konsultasi spsialis dan jasa konsultansi lainnya.
  3. Klasifikasi usaha jasa konstruksi terintegrasi
    Meliputi klasifikasi jasa terintegrasi untuk insfrastuktur transportasi, .jasa terintegrasi untuk konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air, jasa terintegrasi untuk manufaktur, jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas serta jasa terintegrasi untuk konstruksi bangunan gedung.

Kegiatan Usaha Kontraktor dan Konsultan

 Sebagai pelaksana atau perencana dan pengawas konstruksi

  1. Apa yang dimaksud dengan Kontraktor?
    Kontraktor adalah salah satu perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai klasifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
  2. Apakah lingkup kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh kontarktor?
    Kontraktor adalah pelaksana konstruksi yang melakukan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, renovasi, pemasangan dan instalasi, pekerjaan fabrikasi atau rekayasa, pembongkaran, pengecatan, pengelasan, penggaliian dan pengurugan serta pekerjaan jasa pelakana lainnya.
  1. Apa yang dimaksud dengan Konsultan?
    Konsultan adalah salah satu perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai klasifikasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi.
  2. Apa saja lingkup kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh konsultan?
    Konsultan adalah perencana dan pengawas konstruksi yang melakukan kegiatan usaha jasa arsitektur, jasa design interior, jasa nasehat dan pradesign, jasa perencanaan tata kota/wilayah, jasa survey, jasa pembuatan peta, jasa inspeksi, jasa manajemen proyek dan jasa pengujian serta usaha jasa perencana/pengawas lainnya.

Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi

Dikeluarkan oleh LPJK

  1. Apa itu sertifikat badan usaha?
    Sertifikat badan usaha atau SBU adalah tanda bukti pengakuan kompetensi dan kemampuan perusahaan sesuai klasifikasi dan kualifikasi dibidang jasa konstruksi sebagai pelaksana konstruksi (KONTAKTOR) atau sebagai perencana atau pengawas konstruksi (KONSULTAN).
  2. Siapa yang butuh?
    Sertifikat badan usaha dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Selain sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi, sertifikat ini juga dibutuhkan sebagai persyartan untuk mengikuti Tender di Instansi Pemerintah.
  3. Apa langkah awal mendapatkan sertifikat badan usaha?
    Pertama tentukan klasifikasi dan kualifikasi usaha anda sebagai Kontraktor atau Konsultan, kemudian siapkan tenaga ahli yang untuk proses SKA atau SKT sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha yang ingin diajukan dalam proses Sertifikat Badan Usaha.
  1. Bagaimana tahapan proses sertifikat badan usaha?
    Pertama; Proses SKA atau SKT yang dibutuhkan, kemudian daftarkan perusahaan menjadi anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi, seteah itu perusahaan bisa mengajukan permohonan dengan melampirkan persyartaan lain yang dibutuhkan untuk mendapatkan Seritikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh LPJK.
  2. Siapa yang mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha?
    Sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi kecil dan menengah dikeluarkan oleh LPJK Propinsi, sedangkan sertifikat badan usaha dengan kualifikasi besar dikeluarkan oleh LPJK Nasional.
  3. Berapa lama masa berlaku sertifikat badan usaha?
    Sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh LPJK Propinsi atau LPJK Nasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali.

Permohonan Baru 

Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi

  1. Kualifikasi apa yang bisa diajukan untuk permohonan baru sertifikat badan usaha?
    Permohonan baru sertifikat badan usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi untuk kontraktor atau konsultan bisa diberikan kualifikasi kecil K1, kualifikasi menengah M1 dan kualifikasi besar B2-Kontraktir atau B-Konsultan.
  2. Apa setiap perusahaan bisa langsung mengajukan permohonan baru kualifikasi besar?
    Tidak, kualifikasi besar B2 kontraktor atau kualifikasi besar B konsultan hanya bisa diajukan oleh badan usaha penanaman modal asing (PT-PMA) atau badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA) yang membuka kantor perwakilan perusahaan jasa konstruksi di Indonesia.
  3. Siapa yang bisa mengajukan kualifikasi kecil K1 dan menengah M1?
    Permohonan baru SBU kualifikasi kecil K1 dan menengah M1 hanya bisa diajukan oleh badan usaha jasa konstruksi nasional yaitu badan usaha berbentuk PT, CV, KOPERASI dan FIRMA dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
  1. Apakah setiap permohonan baru SBU harus memiliki pengalaman kerja?
    Tidak, untuk kualifikasi K1 dan M1 tidak dipersyartatkan memiliki pengalaman kerja kecuali untuk permohonan baru kualifikasi besar B2-Kontraktor atau B-Konsultan harus memiliki pengalaman kerja sesuai dengan persyaratan kualifikasi badan usaha.
  2. Apakah setiap perusahaan harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA)?
    YA, setiap permohonan SBU untuk kontraktor atau konsultan harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA), kecuali untuk permohonan SBU kontraktor dengan kualifikasi kecil cukup memiliki tenaga ahli bersertifikat keterampilan (SKT).
  3. Apakah ada persyaratan modal atau nilai kekayaan bersih untuk permohonan baru?
    Ya, untuk kontraktor kualifikasi K1 harus memiliki kekayaan bersih minimal 50 juta, kualifikasi M1 minimial Rp. 500juta dan kualifikasi B2 diatas Rp. 50 milyar, sedangkan konsultan K1 harus memiliki niai kekayaan bersih min Rp. 50 juta, kualifikasi M1 min Rp. 150 juta dan untuk kualifikasi B minimal Rp. 2,5 milyar
Sertifikat Keahlian (SKA)

Untuk tenaga ahli konstruksi

  1. Apa itu Sertifikat Keahlian (SKA) dan siapa yang harus memiliki SKA?
    Sertifikat Keahlian adalah bukti kompetensi tenaga ahli memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli konstruksi. Setiap tenaga ahli yang bekerja di perusahaan jasa konstruksi harus memiliki SKA.
  2. Untuk apa SKA?
    SKA dibutuhkan tenaga ahli sebagai persyaratan utama untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik (PJT) atau Penaggung Jawab Klasififkasi (PJK) dalam permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi.
  3. Berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sebagai PJT dan PJK?
    1 orang tenaga ahli untuk ditetapkan sebagai PJT dan untuk tenaga ahli untuk PJK sesuai jumlah klasifikasi yang diajukan oleh perusahaan dalam permohonan sertifikat badan usaha atau minimal 1 orang.
  1. Apa kualifikasi SKA yang dibutuhkan?
    Kualifikasi SKA terdiri dari Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama. Untuk permohonan Sertifikat Badan Usaha dibutuhkan tenaga ahli dengan kualifikasi Ahli Muda dan Ahli Madya sedangkan untuk Ahli Utama tidak dipersyaratkan kecuali dibutuhkan oleh perusahaan.
  2. Persyaratan apa saja dibutuhkan untuk mendapatkan SKA?
    1. Ijazah tenaga ahli 2. KTP 3. NPWP 4. CV/Riwayat Hidup 5. Photo ukuran 4 x 6
  3. Permohonan SKA dan Masa berlaku SKA?
    Permohonan sertifikat keahlian dapat diajukan melalui asosiasi profesi yang terdaftar atau terkraditasi LPJK dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan. Adapun masa berlaku Sertifikat Keahlian selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali.

Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Yang terdaftar dan terakreditasi LPJK

  1. Dimana perusahaan saya harus terdaftar sebagai anggota asosiasi?
    Perusahaan dapat memilih satu asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar dan terakreditasi LPJK untuk menjadi anggota; seperti AKLINDO, AKLI, GAPEKSINDO, GAPENSI, GAPENRI, GAPEKNAS untuk Kontraktor atau INKINDO dan PERKINDO untuk Konsultan.
  2. Apakah mungkin perusahaan terdaftar lebih dari 1 anggota asosiasi?
    Ya, sangat mungkin hal ini biasanya terjadi karena beberapa sebagian asosiasi yang menangani klasifikasi usaha yang berbeda dan salah satu persyaratan untuk mengajukan dan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha adalah menjadi anggota asosiasi tersebut.

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Sebagai Kontraktor atau Konsultan

  1. Apakah setiap perusahaan jasa konstruksi harus memiliki IUJK?
    Ya, setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai pelaksana (kontraktor) atau sebagai perencana dan pengawas (konsultan) harus memiliki izin usaha jasa konstruksi.
  2. Ada berapa jenis Izin Usaha Jasa Konstruksi?
    Ada 3 jenis izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan pemerintah atau instansi terkait sesuai bentuk badan usaha jasa konstruksi yang terdiri dari; 1). IUJK Nasional, 2). IUJK PMA dan 3). Izin Usaha BUJKA
  3. Apakah bisa perusahaan memiliki 2 IUJK?
    Tidak, setiap perusahaan hanya bisa memiliki 1 IUJK sebagai pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai perencana dan pengawas konstruksi (konsultan) dengan klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi.
  1. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan IUJK?
    Berikut adalah persyaratan utama untuk mendapatkan IUJK; 1. Memiliki tenaga ahli bersertifikat SKA atau SKT 2. Terdaftar sebagai anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJK
  2. Dimana perusahaan harus mengajukan dan mendapatkan IUJK?
    Permohonan IUJK untuk badan usaha jasa konstruksi nasional diajukan kepada Bupati/Walikota atau instansi terkait atau melalui PTSP sesuai tempat dan kedudukan perusahaan, sedangkan untuk PT-PMA dan BUJKA permohonan izin usaha diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal( BKPM).
  3. Berapa lama masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi?
    IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan atau mengikuti masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan LPJK.