Setiap perusahaan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang terdiri dari BUJK Nasional, BUJK PMA dan BUJKA harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia

Izin Badan Usaha Perwakilan Jasa Konstruksi Asing

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Oleh Andhyka M
Ada 3 jenis izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yaitu;

  1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK Nasional)
  2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (IUJK PMA), dan
  3. Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Izin BUJKA)
Apa itu Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)?

Izin usaha jasa konstruksi adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Jasa Konstruksi baik sebagai kontraktor atau konsultan meliputi bidang Pelaksana Konstruksi, Perencana dan Pengawas Konstruksi atau Jasa Konstruksi Terintegrasi. 

Izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah kepada badan usaha jasa konstruksi nasional (BUJK Nasional), badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing (BUJK PMA) dan badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA). 

Untuk mendapatkan IUJK setiap badan usaha jasa konstruksi harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).​​

Badan usaha jasa konstruksi yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat mengikuti Tender dan/atau mengerjakan proyek konstruksi Pemerintah, BUMN, proyek konstruksi migas dan proyek swasta lainnya. 
IUJK NASIONAL

Izin usaha ini diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi nasional (BUJK Nasional) dengan kualifikasi kecil, menengah atau besar yang keluarkan oleh Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota  sesuai Peraturan Menteri No. 04/PRT/M/2011 Tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional”

IUJK PMA

Izin usaha ini diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing (BUJK PMA) dengan kualifikasi besar yang dikeluarkan oleh badan koordinasi penanaman modal (BKPM) sesuai Peraturan Menteri No. 03/PRT/M/2016 tentang “Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing”

IZIN USAHA BUJKA

Izin usaha ini dikeluarkan oleh BKPM dan hanya diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA) yang melakukan kegiatan usaha dengan cara membuka kantor perwakilan perusahaan jasa konstruksi asing (Foreign Construction Representative Office) di Indonesia. Izin usaha BUJKA diberikan dengan kualifikasi besar sesuai Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2014 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”

Persyaratan IUJK

Selain melampirkan legalitas dan data perusahaan umumnya, berikut 3 persyaratan penting yang harus dimiliki perusahaan atau BUJK untuk bisa memperoleh IUJK baik untuk permohonan baru, perubahan atau perpanjangan meliputi;

  1. Tenaga ahli perusahaan harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) minimal 2 orang. Khusus untuk usaha jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor dengan kualifikasi kecil cukup memiliki tenaga kerja bersertifikat keterampilan (SKTK).
  2. Perusahaan atau badan usaha jasa konstruksi harus terdaftar sebagai anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi atau terdaftar di LPJK. Asosiasi tersebut antara lain; Asosiasi Kontraktor Indonesia, Asosiasi Gapensi, Asosiasi AKLI, Asosiasi Gapeksindo dan Asosiasi Gapeknas untuk Kontraktor atau Asosiasi Inkindo dan Asosiasi Perkindo untuk Konsultan.
  3. Telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi.

Masa Berlaku IUJK

Izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 tahun sejak tanggal dikeluarkan atau sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Propinsi atau LPJK Nasional, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku.