Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

LPJK berwenang mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang terdiri dari;
  

1). SBU Jasa Pelaksana Konstruksi 
2). SBU Perencana dan Pengawas Konstruksi
3). SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi

Salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha jasa konstruksi (BUJK) adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruski yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi. Hal ini sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sertifikat Badan Usaha atau SBU Jasa Konstruksi adalah bukti kompetensi badan usaha jasa konstruksi memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha bidang jasa konstruksi yang terdiri dari;

SBU Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Kontraktor

Meliputi klasifikasi; bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelakasana lainnya, dengan kualifikasi kecil (K1, K2, K2), kualifikasi
menengah (M1 dan M2), kualifikasi besar (B1 dan B2).
SBU Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi untuk Konsultan

Meliputi klasifikasi perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa, perencanaan tata ruang, pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa (engineering), pengawasan penataan ruang, konsultansi spesialis, dan jasa konsultansi lainnya dengan kualifikasi kecil (K1 dan K2), kualifikasi menengah (M1 dan M2) dan kualifikasi besar (B).

Dasar Hukum, Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Badan Usaha

Dasar Hukum

Sesuai peraturan yang berlaku, Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi terdiri dari dari;

  1. SBU Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Kontraktor yang diatur dalam Peraturan LPJKN Nomor 10 Tahun 2013 tentang “Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi"
  2. SBU Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi untuk Konsultan yang diatur dalam Peraturan LPJKN Nomor 11 Tahun 2013 tentang “Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi”
  3. SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk Kontraktor kualifikasi besar yang diatur dalam Peraturan LPJKN Nomor 5 Tahun 2014 tentang “Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi"

Permohonan

Untuk mendapatkan sertifikat badan usaha atau SBU Jasa Konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasi tersebut setiap BUJK yaitu badan usaha jasa konstruksi nasioanal (BUJK Nasional), badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing (BUJK PMA) dan badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA) harus mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi usaha jasa konstruksi kepada LPJK meliputi;

  1. Permohonan baru SBU
  2. Perubahan data perusahaan
  3. Peningkatan kualifikasi (Up-Grade) dan
  4. Perpanjangan SBU

Penerbitan SBU

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu LPJK adalah lembaga yang berwenang menerbitkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari SBU Jasa Pelaksana Konstruksi, SBU Jasa Pelaksana dan Perencana Konstruksi dan SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi dengan ketentuan sebagai berikut;

  1. LPJK Nasional : Berwenang mengeluarkan SBU kepada BUJK Nasional, BUJK PMA atau BUJKA dengan kualifikasi besar.
  2. LPJK Propinsi : Hanya berwenang mengeluarkan SBU kepada BUJK Nasional dengan kualifikasi kecil dan menengah.
SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk Kontraktor

Meliputi klasifikasi jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur, dan jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas dengan kualifikasi besar (B1 dan B2).
  

8 Fungsi Sertifikat Badan Usaha bagi Perusahaan

Sertifikat Badan Usaha yaitu SBU Jasa Konstruksi memiliki fungsi yang sangat penting bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia, antara lain;

  1. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di sektor Jasa Konstruksi.
  2. Sebagai bukti badan usaha jasa konstruksi memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi bidang Jasa Konstruksi.
  3. Sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK Nasional), Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (IUJK PMA) atau mendapatkan Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yaitu BUJKA.
  4. Sebagai persyaratan untuk melakukan kerjasama (Joint Operation) antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional).
  5. Untuk memenuhi kriteria pendirian usaha patungan (Joint Venture) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi BUJK Nasional.
  6. Persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang migas
  7. Persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang pertambangan (MINERBA)
  8. Sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti Tender/Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah, proyek BUMN atau proyek swasta Lainnya.
Dapatkan bantuan dan informasi yang kompeten dari kami untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang anda butuhkan