Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

LPJK adalah lembaga berwenang mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang terdiri dari;

1). SBU Jasa Pelaksana Konstruksi
2). SBU Perencana dan Pengawas Konstruksi
3). SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi.

SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi 


Meliputi klasifikasi jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur, jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak & gas dengan kualifikasi besar (B1 dan B2).

Lanjut baca

SBU Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi


Meliputi klasifikasi perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa, perencanaan tata ruang, pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa (engineering), pengawasan penataan ruang, konsultansi spesialis, dan jasa konsultansi lainnya dengan kualifikasi kecil (K1 dan K2), kualifikasi menengah (M1 dan M2) dan kualifikasi besar (B).  

Lanjut baca

SBU Jasa Pelaksana
Konstruksi


Meliputi klasifikasi; bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksana konstruksi lainnya, dengan kualifikasi kecil (K1, K2, K2), kualifikasi menengah (M1 dan M2), kualifikasi besar (B1 dan B2).

Lanjut baca

Apa itu Sertifikat Badan Usaha

Sertifikat Badan Usaha atau SBU adalah bukti kompetensi badan usaha Jasa Konstruksi yang yang dikeluarkan oleh LPJK melalui dproses Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha.

8 Fungsi Penting Sertifikat Badan Usaha

  1. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Jasa Konstruksi.
  2. Sebagai bukti badan usaha jasa konstruksi memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi bidang Jasa Konstruksi.
  3. Sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK Nasional), Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (IUJK PMA) atau mendapatkan Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yaitu BUJKA.
  4. Sebagai persyaratan untuk melakukan kerjasama (Joint Operation) antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional).
  5. Untuk memenuhi kriteria pendirian usaha patungan (Joint Venture) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi BUJK Nasional.
  6. Persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang migas
  7. Persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang pertambangan (MINERBA)
  8. Sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti Tender/Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah, proyek BUMN atau proyek swasta Lainnya.
Sertifikat Badan Usaha

Dasar Hukum Penerbitan Sertifikat Badan Usaha

  1. SBU Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Kontraktor yang diatur dalam Peraturan LPJKN Nomor 10 Tahun 2013 tentang “Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi”
  2. SBU Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi untuk Konsultan yang diatur dalam Peraturan LPJKN Nomor 11 Tahun 2013 tentang “Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi”
  3. SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk Kontraktor kualifikasi besar yang diatur dalam Peraturan LPJKN Nomor 5 Tahun 2014 tentang “Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi”
  4. Khusus SBU untuk BUJKA diatur dalam Peraturan LPJKN Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Asing".

Permohonan dan Persyaratan
Mendapatkan Sertifikat Badan Usaha

PERMOHONAN

Untuk mendapatkan sertifikat badan usaha atau SBU Jasa Konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasi tersebut setiap BUJK yaitu badan usaha jasa konstruksi nasioanal (BUJK Nasional), badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing (BUJK PMA) dan badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA) harus mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi usaha jasa konstruksi kepada LPJK meliputi;

  1. Permohonan baru SBU
  2. Perubahan data perusahaan
  3. Peningkatan kualifikasi (Up-Grade) dan
  4. Perpanjangan SBU
PERSYARATAN

  1. Memiliki tenaga ahli untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung jawab Klasifikasi (PJK).
  2. Tenaga ahli harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), kecuali untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi kecil cukup dengan Sertifikat Keterampilan (SKTK)
  3. BUJK harus terdaftar sebagai anggota asosiasi perusahaan jasa yang terdaftar di LPJK
  4. BUJK menenuhi persyaratan kualifikasi yang diajukan sesuai peraturan yang berlaku