Tenaga Ahli yang bekerja disektor Jasa Konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh LPJK

Sertifikat Keahlian atau SKA adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK untuk tenaga ahli yang bekerja disektor jasa konstruksi dan sebagai persyaratan dalam proses sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang terdiri dari SBU Jasa Pelaksana Konstruksi, SBU Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi atau SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Untuk mendapatkan SBU tersebut, minimal dibutuhkan 2 (dua) orang tenaga ahli yang harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJK) oleh setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang terdiri dari BUJK Nasional, BUJK PMA atau BUJK Asing.

Tenaga ahli disini adalah seseorang yang memiliki keahlian dan disiplin ilmu sesuai dengan klasifikasi tenaga ahli jasa konstruksi, berpendidikan minimal D3, S1, S2 atau S3 dengan latar belakang pendidikan/jurusan sipil, arsitektur, mesin, listrik, elektronika, telekomunikasi, teknik lingkungan, gedologi dan latar belakang teknik lainnya.


SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA)
 

KUALIFIKASI SKA

LPJK selaku lembaga yang berwenang menetapkan kualifikasi tenaga ahli terdiri dari;

Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama
​  
Terkait dengan proses sertifikasi dan registrasi jasa konstruksi, kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan harus sesuai dengan persyaratan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi, jasa perencana dan pengawas konstruksi atau jasa konstruksi terintegrasi.

Permohonan dan Persyaratan Sertifikat Keahlian

PERMOHONAN SKA

Untuk mendapatkan SKA, permohonan dapat diajukan melalui asosiasi profesi yang telah diberikan wewenang oleh LPJK untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga ahli Tenaga ahli. Asosiasi profesi tersebut antara lain;

  1. Asosiasi Profesionalis Elektrikal indonesia (APEI)
  2. Asosiasi Tenaga Konstruksi Indonesia (ATAKINDO)
  3. Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI)
  4. Persatuan Insinyur Professional Indonesia (PIPI)
  5. Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)
  6. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
  7. Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
  8. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO)
PERSYARATAN SKA

  1. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan;
  2. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
  4. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tenaga ahli;
  5. Photo ukuran 3 x 4 warna 2 lembar;
  6. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar.
  7. MASA BERLAKU SKA
  8. Sertifikat Keahlian atau SKA berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
sertifikat keahlian